Silang Sengkarut Kasus Stunting, Data Jember Beda Jauh Dibanding Kemenkes

KLIKTIMES.COM | Jember - Kementerian Kesehatan RI melansir hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022. Hasilnya, tingkat stunting di Kabupaten Jember tercatat 34,9 persen.

Anehnya, berbeda jauh daripada data Dinas Kesehatan Jember yang mengklaim masalah stunting dengan menyatakan tingkatnya lebih baik. Yakni, hanya berkisar di angka 7,37 persen.

DPRD Jember mempertanyakan validitas masing-masing data tersebut. Apakah data Kemenkes berlebihan? Atau justru Dinkes yang mengada-ada.

"Perbedaan datanya ibarat bumi dan langit. Kalaupun ada margin eror, semestinya itu nol sekian persen, tidak sampai jomplang seperti itu. Jangan sampai ada data sampah yang menyesatkan," seloroh anggota Komisi D Achmad Dhafir Syah, Jumat, 27 Januari 2023.

Menurutnya, kecil kemungkinan Kemenkes berkepentingan memperburuk citra suatu daerah. Mengingat, Kemenkes menjadi referensi kebijakan program bidang kesehatan se-Tanah Air.

Perkiraan Dhafir, Dinkes yang berpotensi membuat-buat data agar terkesan memiliki capaian kinerja baik. Seolah-olah problem stunting telah tertangani.

"Data itu harus memiliki argumentasi jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. Jangan mencari pembenaran dan menilai data Kemenkes salah," tegas legislator PKS itu.

Atas silang sengkarut data stunting, Dhafir bakal membahasnya lebih lanjut. Supaya Komisi D mengagendakan pemanggilan kepada pejabat di Dinkes agar menjelaskan secara apa adanya.

"Dalam waktu dekat kami berencana memanggil kembali Dinkes, rumah sakit, puskesmas, dan Insya Allah stakeholder mitra yang berkaitan juga," tutur Dhafir.

Plt Kepala Dinkes Jember, Koeshar Yudyarto mengakui perbedaan data antara yang dimiliki instansinya dengan Kemenkes. Ia merasa perlu untuk mengetahui sebabnya.

"Kita punya data yang agak beda. Tentunya, kita harus introspeksi, kesalahannya dimana? Kita menghargai hasil SSGI itu sebagai pedoman," kata Koeshar.

Ia enggan menilai data Kemenkes. Namun, berupaya menjelaskan bahwa data Dinkes yang diperoleh melalui proses secara berjenjang.

"Jadi, setiap bulan itu bisa diketahui mulai dari tiap posyandu di tiap kecamatan itu bagaimana naik dan turunnya," sergah Koeshar.

Ia merasa Dinkes tidak perlu membenarkan diri walau datanya berbeda dengan Kemenkes.