KLIKTIMES.COM | JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro meminta kepada pemerintah daerah untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang bersih dalam melayani, karena pemerintah ingin mewujudkan birokrasi berkelas dunia pada tahun 2024.
Cita-cita tersebut, Kata Suhajar membutuhkan kerja keras dari pemerintah daerah (Pemda) agar saling bahu-membahu membangun birokrasi menjadi lebih baik.
"Kepala daerah harus berperan aktif dalam memimpin upaya percepatan perwujudan reformasi birokrasi, yang dibantu oleh sekretaris daerah (Sekda) dan stakeholder terkait," tegasnya saat memberikan sambutan di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertajuk “Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2022” di Hotel Mercure Harmoni, Jakarta, Rabu (28/9/2022).
Ia juga menekankan, guna mewujudkan birokrasi yang bersih melayani merupakan kebutuhan dan tanggung jawab bersama. Selain itu untuk mengimplementasikannya harus ada budaya kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Adaptif, Harmonis, Loyal, Kolaboratif).
"Bapak Mendagri berpesan kepada kita semua tolong dalam mengimplementasikan visi dan misi kita bersama ini tolong reformasi birokrasi ini. Jangan hanya sekadar mau nilai yang bagus, tapi ini betul-betul kewajiban kita bersama. Memang betul-betul kata Bapak Mendagri untuk dapat mengimplementasikan reformasi birokrasi,” tegasnya.
Suhajar berharap, Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi tulang punggung dalam melakukan reformasi birokrasi pelayanan di wilayahnya masing-masing.
"Jadi, sekarang memang tulang punggung Pak Bupati dan Pak Gubenur dalam reformasi di daerah ini adalah kita, kita yang hadir di sini. Ada Pak Sekda, Pak Kepala Inspektorat dan Kepala Biro Organisasi, dan sejumlah kawan-kawan lainnya yang ditunjuk oleh Pak Sekda,” kata Suhajar.
Terakhir Suhajar menambahkan, jika kebutuhan reformasi birokrasi perlu diimbangi dengan kemajuan teknologi. Seperti saat ini banyak daerah yang telah melakukan transformasi online dan menggunakan aplikasi untuk melayani rakyat.
“Nah itu harus kita perbaiki, maka dari tata laksananya, semua berkaitan. Mulai dari Tata laksananya, sumber dayanya, organisasinya, bagian dari reformasi tadi adalah organisasi yang ramping, yang memang betul-betul fungsinya sesuai,” tandasnya. (ian/sre)
