• Kamis, 29 September 2022

Mendagri: ASN Dilarang Ikut Politik Praktis

- Kamis, 22 September 2022 | 18:48 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

KLIKTIMES.COM | JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh ikut campur dalam urusan politik praktis.

Karena menurut dirinya, ASN merupakan tenaga profesional yang juga mejadi motor pemerintahan.

"ASN kita sudah tahu bahwa undang-undangnya berbagai aturan, sehingga ASN kita harapkan bekerja sama secara profesional siapa pun juga,” ucap Tito dalam acara Penandatanganan Keputusan Bersama tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Dikatakan, netralitas ASN telah diatur dalam Undang-Undang (UU), khususnya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Aturan tersebut menegaskan bahwa ASN tidak boleh berpihak kepada kepentingan politik praktis mana pun. Peran penting ASN yaitu menjadi motor penggerak bagi kesuksesan agenda pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

“Kita semua sepakat, biarlah siapa pun yang bertanding baik tingkat pusat atau daerah atau legislatif, proses itu untuk menentukan kader-kader pemimpin yang terbaik. Tapi kita sebagai ASN yang mengawaki jalannya roda pemerintahan harus tetap pada posisi netral siapa pun juga pemenangnya,” ucapnya.

Baca Juga: Yusuf Hamka Bakal Lepas 1 Persen Saham Tol Soreang Pasir Koja untuk Umat

Mantan Kapolri itu berharap, dengan adanya komitmen keputusan bersama terkait netralitas pegawai ASN dalam Pemilu dan Pilkada serentak ini, ASN tetap bekerja secara profesional meski terjadi dinamika politik dan perebutan kekuasaan. Artinya, walaupun ASN memiliki hak pilih, ASN tidak boleh berpolitik praktis dan memihak pada pasangan calon atau partai tertentu.

“Adanya komitmen di tingkat pusat ini, antara Bapak MenPAN-RB, kami Mendagri mewakili sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah, Kepala BKN, Komisi ASN, dan juga pengawas wasit nanti yaitu Bawaslu hadirnya di sini, kita semua sepakat (dengan netralitas ASN),” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan, pemilihan serentak yang dilaksanakan pada 2024 nanti merupakan sejarah. Karena pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah dilakukan secara bersamaan.

Halaman:

Editor: Moh Haikal Aslikh Rosyada

Tags

Terkini

Kebakaran Hutan Gunung Ciremai dapat Dikendalikan

Rabu, 28 September 2022 | 14:35 WIB

Ini Alasan Massa SPI Geruduk Kantor Kementan

Selasa, 27 September 2022 | 17:46 WIB
X