• Kamis, 29 September 2022

Apkasi Perjuangkan Nasib Tenaga Non-ASN, Gelar Rakor dengan Kementerian PANRB

Nur
- Kamis, 22 September 2022 | 12:07 WIB
Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan memberikan plakat kepada Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas di sela pembahasan nasib Tenaga Non-ASN di Jakarta, Rabu 21 September 2022. (Dok. Humas Apkasi)
Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan memberikan plakat kepada Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas di sela pembahasan nasib Tenaga Non-ASN di Jakarta, Rabu 21 September 2022. (Dok. Humas Apkasi)

 

KLIKTIMES.COM|JAKARTA- Apkasi terus berusaha memperjuangkan nasib Tenaga Non ASN dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kementerian PANRB dan kementerian terkait di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Rabu (21/09/2022).

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengatakan bahwa rakor yang diikuti lebih dari 750 perwakilan daerah ini sengaja untuk mendengarkan permasalahan yang dialami oleh daerah.

“Kami di Apkasi akan menampung semua permasalahan di daerah dan bagi rekan-rekan bupati yang mewakili Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTT, NTB, Maluku, Papua maupun di daerah perbatasan dapat menyampaikan permasalahan dan usulan solusinya,” terangnya.

Baca Juga: Nasib PPPK di Tahun 2023, Pemerintah Pusat Siapkan Gaji Puluhan Triliun

Melalui rakor ini, lanjutnya, Apkasi akan memberikan rekomendasi kepada Presiden, Kementerian PANRB dan kementerian terkait untuk kemudian dijadikan pertimbangan dan membuatkan kebijakan yang win-win solution.

Bupati Dharmasraya ini mengakui bahwa di daerah memang tengah galau dengan permasalahan Tenaga Non-ASN. Terlebih mencuat wacana penghapusan Tenaga Non ASN atau tenaga honorer pada 2023 mendatang.

"Seperti kita tahu, para Tenaga Non-ASN ini banyak ditempatkan di garda terdepan dalam pelayanan masyarakat, seperti guru, tenaga kesehatan, Satpol PP, pemadam kebakaran, dinas perhubungan, dan lain-lain termasuk mereka yang rela bertugas di daerah terpencil maupun daerah perbatasan yang tentu merasa khawatir akan kehilangan pekerjaannya," tegas Sutan Riska.

Sutan mengatakan penghapusan Tenaga Non ASN menimbulkan dilema tersendiri. Pasalnya, seleksi terbuka Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK) terasa berat bagi tenaga honorer lama yang harus bersaing dengan sarjana yang baru lulus.

Sementara itu, pengangkatan seluruh tenaga honorer menjadi PPPK oleh pemerintah daerah (pemda) juga tentu akan membebani APBD.

Halaman:

Editor: Nur

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kebakaran Hutan Gunung Ciremai dapat Dikendalikan

Rabu, 28 September 2022 | 14:35 WIB

Ini Alasan Massa SPI Geruduk Kantor Kementan

Selasa, 27 September 2022 | 17:46 WIB
X