Legislator Nasdem Gandeng BPBD Jember Paparkan Raperda Kebencanaan ke Warga Desa Mangaran Ajung

- Jumat, 26 Mei 2023 | 09:11 WIB
Anggota DPRD Jember David Handoko Seto mensosialisasikan Raperda Kebencanaan ke Warga Desa Mangaran, Kecamatan Ajung.  (Sutrisno/Kliktimes.com)
Anggota DPRD Jember David Handoko Seto mensosialisasikan Raperda Kebencanaan ke Warga Desa Mangaran, Kecamatan Ajung. (Sutrisno/Kliktimes.com)

KLIKTIMES.COM | JEMBER - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mulai bersiap untuk mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kebencanaan.

Kini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember David Handoko Seto bersama Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember Heru Widagdo mulai mensosialisasi raperda tersebut Desa Mangaran Kecamatan Ajung, Kamis (25/5/2023)

Tampak keduanya, memaparkan 62 pasal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan Risiko Bencana kepada warga di desa tersebut selama dua jam.

Sekretaris BPBD Jember Heru Widagdo menilai pemaparan raperda tersebut sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat. Karena itu, yang nantinya menjadi payung hukum dalam menanggulangi masalah bencana.

"Karena itu akan menjadi payung hukum kami, gerak kami , roh kami semuanya ada di situ,"ujarnya.

Baca Juga: Jember Raih WTP Lagi, Setelah Lima Tahun Laporan Keuangan Terseok-seok

Menurutnya, selama ini payung hukum yang digunakan oleh BPBD Jember, masih mengacu pada Undang Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana daerah.

"Serta peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008. Aturan yang lebih tinggi lagi," kata pria yang akrab disapa Heru ini.

Melalui adanya Raperda tersebut, kata Heru, diharapkan akan meningkatkan kesiapan kapasitas daerah, dalam menangani masalah bencana apapun.

"Dan semua masalah penanggulangan bencana, ada di perda itu. Mulai dari anggaran koordinasinya. Saya rasa teman teman Dewan tahu tingkat urgensi perda tersebut, supaya segera disahkan," tuturnya.


Sementara itu, DPRD Jember David Handoko Seto mengatakan Raperda ini sudah selesai naskah akademiknya. Sehingga harus segera disahkan oleh legislatif dan Pemerintah Kabupaten Jember.

"Karena potensi bencana di Kabupaten Jember ini sangat luar bisa, ada belasan potensi bencana. Sehingga masyarakat harus paham bagaimana mengantisipasi ketika terjadi bencana," urainya.

Sekretaris Komisi B DPRD Jember mengungkapkan poin pertama dalam Raperda tersebut, supaya seluruh Desa membentuk Desa Tanggap Bencana (Destana).

"Destana itu boleh dibiayai oleh APBDes, malalui Alokasi Dana Desa (ADD). Kurang lebihnya sekitar 8 persen," katanya.

Halaman:

Editor: Deny Fathur Rahman

Tags

Artikel Terkait

Terkini

BPIP Dorong Pancasila Jadi Acuan Berpolitik

Sabtu, 10 Juni 2023 | 21:28 WIB
X